Subandi Desak Pemprov Kaltim Realisasikan Normalisasi Sungai Mahakam

Anggota DPRD Kaltim, Subandi. (Ist)

Noisenews.co, Samarinda – Untuk mengatasi banjir di Samarinda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) merencanakan normalisasi Sungai Mahakam.

Anggota DPRD Kaltim, Subandi menyatakan dukungan rencana ini, namun ia juga mendesak Pemprov harus segera mewujudkan rencana itu dengan langkah konkret, bukan sekadar janji.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Efisiensi Waktu dan Birokrasi, DPK Paser Terapkan Aplikasi Srikandi 

618 Redaksi

Subandi yang selama ini getol menyuarakan penanganan banjir, mengakui bahwa normalisasi Mahakam adalah solusi jangka panjang yang mendesak. Ia memahami besarnya biaya yang dibutuhkan, bahkan memperkirakan bisa melebihi triliunan rupiah.

“Sentimen terkait Mahakam ini luar biasa. Memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Bahkan jika anggarannya mencapai satu triliun rupiah pun, itu belum tentu cukup. Proses pengerukan, pengelolaan sedimen, dan pengurangan kontaminasi lumpur membutuhkan biaya yang sangat tinggi,” ujar Subandi.

Menurutnya, penumpukan sedimentasi adalah “bom waktu” banjir yang terus menghantui Samarinda. 

Baca Juga

1 tahun  lalu

Fuad Fakhruddin Minta Pemda Perhatikan Kesejahteraan Relawan Samarinda

115 Redaksi

“Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” tegasnya.

Subandi secara implisit menyoroti kesiapan anggaran Pemprov untuk proyek ambisius ini. Meskipun total APBD 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp18,5 triliun, sebagian besar sudah teralokasi untuk program prioritas lain, termasuk program pendidikan gratis “Gratis Pol” senilai Rp2,1 triliun.

“Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi dana yang tersedia tidak hanya untuk infrastruktur seperti sungai, melainkan juga untuk pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu saja, anggaran harus dibagi berdasarkan prioritas,” jabarnya.

DPRD ingin melihat bagaimana Pemprov akan benar-benar memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran untuk proyek ini, mengingat janji-janji penanganan banjir sudah seringkali diucapkan.

Subandi juga mengingatkan Pemprov bahwa normalisasi Sungai Mahakam bukan hanya sekadar proyek teknis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan warga. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)