Pemerintah Kutai Timur Apresiasi Masukan Fraksi PKS Terkait Penyusunan APBD 2025

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mendukung program pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan efisien, masukan dari berbagai fraksi di DPRD Kutai Timur sangat diharapkan.

Pemkab Kutim memberikan apresiasi atas masukan konstruktif yang disampaikan oleh Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) terkait percepatan tahapan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latif, dalam rapat Paripurna Ke-XXI Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, Senin (25/11/2024).

“Pemerintah mengapresiasi masukan dari Fraksi PKS mengenai percepatan tahapan penyampaian RAPBD agar tidak tergesa-gesa dengan batas waktu pengesahan. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi kendala teknis yang mungkin timbul terkait aplikasi SIPD-RI,” ujar Sudirman.

Sudirman Latif menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti masukan terkait perluasan pajak daerah dan retribusi, termasuk dari sektor izin usaha yang akan dioptimalkan. “Kami akan berusaha menggali potensi daerah secara maksimal untuk meningkatkan PAD yang berkontribusi pada pembangunan daerah,” tambahnya.

Terkait dengan pengelolaan belanja daerah, Sudirman memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti saran dari PKS dengan serius. “Pemerintah akan memaksimalkan belanja operasi untuk memastikan pelayanan prima kepada masyarakat. Evaluasi belanja daerah, baik belanja modal maupun operasional, akan dilakukan agar lebih proporsional dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Selain itu, Sudirman Latif juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pembiayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Pemerintah sepakat bahwa pembiayaan daerah kepada BUMD harus berorientasi pada pengembalian maksimal bagi pemerintah. Tata kelola dan monitoring terhadap BUMD akan terus ditingkatkan,” jelas Sudirman.

Sebagai penutup, Sudirman menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memaksimalkan penggunaan APBD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “APBD akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memastikan masyarakat bisa menikmati pelayanan dasar yang maksimal, infrastruktur pendukung perekonomian daerah, dan berbagai program nyata lainnya,” pungkasnya.(Adv)