Anggota DPRD Pieter Palinggi Berikan Saran Terkait Raperda Penanggulanan Bencana dan Ketertiban Umum
Sangatta – Dalam agenda Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Ketertiban Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Piter Palinggi memberikan sarannya dalam mewujudkan Raperda ini.
Ia tekankan bahwa pentingnya dukungan infrastruktur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tersebut, yaitu fasilitas publik, sarana, prasarana, serta armada yang memadai, persoalan ini yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu dan pihaknya rasa para fraksi tentu berharap agar perda ini bisa berjalan lebih baik di masa yang akan datang.
“Kedua Perda ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai, pelaksanaannya akan terhambat,” ujar Pieter Palinggi
Tak hanya itu, ia juga meminta agar perda-perda yang telah ditetapkan bersama antara Pemkab Kutim dan DPRD Kutim agar ditegakkan sebagaimana mestinya.
Ia juga menyoroti beberapa perda yang telah lalu disahkan, misalnya Perda Bebas Rokok, Perda Tapal Batas baik antara kecamatan dan desa, Perda Miras, Perda Parkir dan lain sebagainya yang menurutnya sudah tidak efektif lagi.
“Kalau perlu dicabut-dicabut, karena dilihat bagaimana perda itu betul-betul bermanfaat, (perda) itu harus ditinjau, jangan sampai kita membuat perda tapi tidak berjalan maksimal,” pungkasnya.
Lebih jauh, ditegaskannya, dengan banyaknya perda tersebut seperti Perda Tapal Batas, Perda Tenaga Kerja, Perda Miras hingga Perda Parkir, menurutnya perlu ditegaskan kembali. Sebab, yang mestinya ditaati, tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai.
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar