DPRD Samarinda Dorong Sosialisasi Kebijakan BBM Bersubsidi Diperkuat

Aksi demo yang dilakukan oleh Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS).

Noisenews.co, Samarinda – Aksi ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) di Balai Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Legislatif meminta pemerintah tetap memperhatikan aspirasi para pengemudi, khususnya mengenai rencana penataan distribusi BBM bersubsidi, pada Senin (24/8/26).

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, masukan dari para pengemudi penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak justru menimbulkan persoalan baru ketika dilaksanakan di lapangan.

Ia mengatakan penataan antrean kendaraan berukuran besar di SPBU memang perlu dilakukan pemerintah. Namun, setiap kebijakan baru maupun perubahan mekanisme harus disertai keterbukaan informasi serta sosialisasi yang cukup kepada masyarakat yang terdampak langsung.

Secara khusus, Ronal meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memperkuat komunikasi dengan para pengemudi terkait rencana penataan maupun perubahan mekanisme distribusi BBM bersubsidi.

“Upaya pemerintah kota menertibkan parkir liar akibat antrean truk sekaligus memperbaiki tata kelola BBM di SPBU tentu memiliki tujuan yang baik. Tetapi Dishub sebagai OPD teknis harus memastikan sosialisasinya dilakukan secara luas kepada masyarakat, terutama para sopir,” ucapnya.

Menurutnya, komunikasi yang berlangsung dua arah diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara sama dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi saat diterapkan di lapangan.

Selain menyampaikan ketentuan, Dishub juga diharapkan menyediakan ruang bagi pengemudi untuk menyampaikan masukan mengenai teknis pelayanan yang masih dianggap menyulitkan dalam aktivitas mereka.

“Aspirasi dan masukan konstruktif dari rekan-rekan sopir harus segera ditanggapi dan menjadi bahan perbaikan Dishub. Tujuannya agar sistem pelayanan tetap tertata, sementara pengemudi dan pelaku usaha juga dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik,” ujarnya.

Keberadaan antrean kendaraan besar di sekitar SPBU selama ini menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas. Barisan kendaraan yang mengantre juga dapat menghambat aktivitas masyarakat maupun kegiatan usaha yang berada di sekitar SPBU.

Di samping dampak terhadap lalu lintas, mekanisme antrean dan pelayanan BBM bersubsidi juga dinilai perlu dievaluasi secara berkala guna mencegah munculnya celah yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan.

Karena itu, DPRD berharap dialog antara Pemerintah Kota Samarinda dengan para pengemudi dapat menghasilkan pola distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan, terukur, serta tepat sasaran.

Aksi FGSS berlangsung di halaman Balai Kota Samarinda, Jalan Kusuma Bangsa, pada Senin siang. Ratusan pengemudi datang bersama kendaraan mereka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah.

Jumlah truk yang memadati kawasan sekitar lokasi aksi membuat Jalan Kusuma Bangsa sempat lumpuh total. Sementara arus lalu lintas di Jalan Pahlawan dan Jalan Dr Soetomo juga mengalami pembatasan, sehingga aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas.

Salah satu persoalan yang disampaikan massa berkaitan dengan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Para pengemudi juga meminta evaluasi terhadap penggunaan uang elektronik atau e-money di SPBU yang dinilai menyulitkan kebutuhan operasional mereka sehari-hari.

Melalui spanduk yang dibentangkan di lokasi aksi, para pengemudi meminta mekanisme memperoleh BBM bersubsidi dapat dibuat lebih sederhana, adil, serta tidak menimbulkan kendala teknis bagi pengguna.

Koordinator Lapangan FGSS, Hendra Buton, mengapresiasi kesempatan berdialog secara langsung dengan Wali Kota Samarinda. Namun, ia menyebut para pengemudi masih merasa kecewa karena menilai arahan wali kota belum berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan di lapangan.

“Menurut kami, saran dari Wali Kota belum dijalankan oleh Kadishub dengan alasan terjadi miskomunikasi dengan anggota. Itu yang membuat teman-teman kecewa. Intinya, kami berharap urusan BBM tidak terlalu jauh diatur Dishub dan biarkan Pertamina menangani sesuai kewenangannya,” ujar Hendra.

Para pengemudi berharap hasil pertemuan dengan pemerintah kota tidak berhenti sebatas dialog, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi terhadap mekanisme distribusi serta pelayanan BBM bersubsidi.

Aksi tersebut berakhir pada sore hari dalam keadaan tertib. Setelah massa membubarkan diri dan kendaraan meninggalkan kawasan Balai Kota, arus lalu lintas yang sempat terdampak aksi perlahan kembali normal.

DPRD Samarinda berharap aksi tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah kota, baik dalam aspek komunikasi maupun pelaksanaan teknis kebijakan. Penataan distribusi BBM dinilai tetap diperlukan, namun penerapannya harus mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan para pengemudi yang setiap hari bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas usaha. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)