Kutai Timur – Laporan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dirilis Pusat Data Nasional (Pusdatin) pada Maret 2025 sempat menjadi perhatian besar bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Padahal, daerah ini memiliki sejumlah program penguatan sumber daya manusia (SDM), mulai dari pendidikan gratis untuk PAUD hingga SMP.
Data awal mencatat sekitar 13.000 anak di Kutim masuk kategori tidak sekolah, menjadikannya daerah dengan ATS tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun dalam waktu hanya enam bulan, angka tersebut berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 9.000 anak, sekaligus menjadikan Kutim sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kaltim yang justru mengalami penurunan ATS.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa langkah cepat dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi lintas sektor.
“Kami langsung rapat koordinasi dengan PKK dan para RT. Ada data yang ternyata tidak valid, misalnya anak yang tercatat tidak sekolah padahal sebenarnya sekolah,” ungkapnya kepada awak media.
Menurut Mulyono, sekitar 4.000 data lainnya masih harus dikonfirmasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebelum dikirim kembali ke Pusdatin.
“Yang tidak ditemukan itu tidak bisa langsung dihapus. Harus ada verifikasi lanjutan,” jelasnya.
Di sisi lain, sembilan kabupaten/kota lain di Kaltim justru mencatat kenaikan jumlah ATS, membuat Kutim menjadi daerah yang paling progresif dalam penurunan kasus.
“Hanya Kutim yang turun. Karena kita bergerak cepat dan serius,” tegasnya.
Hingga kini, proses validasi baru mencapai 50 persen. Mulyono menargetkan seluruh rangkaian dapat rampung pada akhir 2025.
“InsyaAllah selesai. Ini juga jadi proyek perubahan saya untuk memastikan anak-anak yang putus sekolah tetap bisa dapat pendidikan melalui paket belajar,” tuturnya.
Upaya ini menjadi bukti bahwa Kutim berkomitmen penuh memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak, tanpa ada satu pun yang tertinggal.ADV
![]()

Tidak ada komentar