Jahidin Gelar PDD, Sampaikan Kepemerintahan yang Baik 

Anggota DPRD Kaltim, Jahidin saat melaksanakan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke 9. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Pemerintah adalah sistem atau lembaga yang memerintah, sedangkan kepemerintahan mengacu pada proses atau cara pemerintahan itu dijalankan. Untuk menjalakan itu, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim),  salah satunya Jahidin melaksanakan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah dengan tema Kepemerintahan Yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa, pada Minggu (19/10/25) di Jl. AW Syahrani Gg. 17, RT 11, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.

Dalam konteks Indonesia, Kepemerintahan yang baik seharusnya juga bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa yang telah berkembang dan diwariskan secara turun temurun.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pemuda dan tokoh agama masyarakat dilingkungan setempat ini, dengan menghadirkan narasumber, Wahyudin dan Syahrani dan Sumiatun sebagai Moderator.

“Nilai budaya ini bukan hanya sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan harmonis,” ujar Jahidin dalam sambutannya. 

Ia mengatakan, bahwa Kepemerintahan yang baik merupakan salah satu konsep penting dalam tata kelola negara yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. 

“Kepemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, hingga supremasi hukum, ” sebutnya.

Ia mengaku, ada beberapa nilai budaya bangsa dalam pemerintahan yang mungkin sering kita dengar atau terapkan. Seperti halnya gotong royong, musyawarah dan mufakat, keadilan sosial, kesederhanaan dan kejujuran serta toleransi dan kerukunan.

Ia berharap, dengan menjadikan nilai-nilai budaya ini sebagai pedoman, Indonesia dapat memiliki kepemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga penuh rasa keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan.

“Jadi ada beberapa implementasi nilai budaya dalam praktik pemerintahan ini sendiri, seperti halnya pendidikan dan sosialisasi nilai budaya itu sendiri, menyusun kebijakan yang inklusif, penegakan yang adil dan merata serta pengawasan dan akuntabilitas,” tutupnya. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)