Ekti Imanuel Sebut Tambal Sulam Jalan Bukan Solusi
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. (Ist)
Noisenews.co, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel kritisi perbaikan jalan nasional di Kaltim. Ia menilai pendekatan tambal sulam yang masih diterapkan dalam proyek perbaikan jalan justru memperburuk kualitas infrastruktur, khususnya di jalur vital Barong Tongkok–Mentiwan.
Ekti mengatakan pola penanganan yang bersifat parsial tanpa solusi jangka panjang hanya akan menghasilkan jalan yang cepat rusak kembali. Ia menyoroti bahwa selama ini perbaikan hanya dilakukan di titik-titik tertentu sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini karena perbaikannya setengah hati dan tidak menyeluruh,” ungkap Ekti, Rabu (21/5/25).
Ia mendorong pemerintah pusat, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), untuk mengubah strategi menjadi sistem kontrak multiyears. Dengan pendekatan ini, proyek bisa direncanakan secara bertahap namun berkelanjutan, tidak bergantung pada anggaran tahunan yang seringkali terbatas.
Ekti mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk penanganan ruas Barong Tongkok–Mentiwan, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada pertengahan 2025 hingga 2027.
Ia menekankan bahwa ruas jalan tersebut sangat vital karena menjadi satu-satunya jalur penghubung antardaerah di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang tidak memiliki akses jalan provinsi. Karena itu, jalan nasional menjadi satu-satunya andalan warga dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik.
“Kita tidak punya alternatif lain. Maka, kalau perbaikannya asal-asalan, masyarakat kami yang paling menderita,” tegasnya.
Selain jalur utama Barong Tongkok–Mentiwan, sejumlah ruas lain seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1–Muara Gusi, hingga Muara Gusi–Simpang Kalteng juga diusulkan masuk dalam skema penanganan nasional. Namun Ekti menegaskan bahwa fokus utama harus tetap pada jalur penghubung utama di pedalaman.
Ia berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan ini di tingkat provinsi dan mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian penuh terhadap kondisi infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar