Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyoroti pentingnya peningkatan sinkronisasi dan kesiapan personel di berbagai sektor pelayanan publik di daerah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa meskipun fasilitas seperti unit penyelamat tersedia, masalah sering muncul akibat kurangnya personel yang siap bertugas.
“Kalau untuk personel yang di Kutim harus ada beberapa yang perlu disinkronkan. Ketika memang terjadi musibah, unit tersedia namun persoalannya yang kurang,” ujar Asti saat diwawancarai di Kantor DPRD Kutim, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Senin (18/11/2024).
Asti menegaskan bahwa persoalan ini memerlukan diskusi mendalam antara DPRD dan dinas-dinas terkait untuk menemukan solusi terbaik. Menurutnya, langkah kolaboratif menjadi kunci dalam menyelesaikan kendala yang ada.
“Ini mungkin harus duduk bersama dulu antara DPRD dengan dinas terkait. Kita carikan solusinya, karena kan yang melaksanakan mereka dan kami hanya bisa memfasilitasi,” jelasnya.
Salah satu perhatian utama adalah status tenaga honorer yang masih menghadapi ketidakpastian, terutama dalam hal pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Asti menyebut perlunya kebijakan yang adil agar tenaga honorer mendapatkan kepastian dan pengakuan atas kontribusi mereka.
“Kalau hanya yang dibutuhkan PPPK dan PNS, tapi honorer belum bisa, kita perlu carikan solusinya. Kecuali ada pengecualian, kan kita tidak tahu,” tambahnya.
Melalui sinergi yang kuat antara DPRD, dinas terkait, dan pemerintah daerah, Asti berharap tantangan ini dapat diatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat Kutim berjalan lebih optimal dan efektif. Ia juga mengajak semua pihak untuk berpikir solutif demi kesejahteraan tenaga kerja lokal.(Adv)
![]()

Tidak ada komentar