Banyak Pendatang Berstatus Pengangguran Sehingga Menjadi Beban Pemerintah

SANGATTA – Ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak disebut miskin.

Hal ini juga biasanya ditentukan oleh pemerintah melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan dengan ekonomi. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah.

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni S.Sos menyampaikan pedatang baru tanpa pekerjaan yang ada di Kutim termasuk menambah beban pemerintah.

Bermodal nekat dan kemudahan berganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah itu, malah menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah setempat.

Pihaknya mengaku, untuk mengusut tuntas masalah kemiskinan bagi warga pribumi di wilayahnya saja memerlukan waktu dan usaha tidak sedikit.

“Kadang mereka dari sana merantau terus bikin KTP Kutim nah belum punya pekerjaan, nah itu yang bahaya jadi statusnya miskin jadinya,” ucap beliau

Menurutnya, pendatang baru memiliki potensi menyebabkan kasus kemiskinan baru di Kutim, sehingga ia berharap para pendatang membekali diri sebelum benar-benar merantau ke suatu daerah.

“Kutai timur jadi tempatnya orang-orang untuk cari kerja, kalau mungkin dia KTP masih sana tidak terdata kan, tapi begitu dia punya KTP di sini otomatis terdata sudah, dilihat dari pekerjaannya tidak sesuai karena mungkin saja baru buka kebun,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni S.Sos