Hepnie Armansyah Kritik Peran Bank Kaltim dalam Raperda dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KUTAI TIMUR – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah mengajukan 33 Raperda untuk dibahas pada tahun 2025 mendatang. Salah satu Raperda yang mendapat perhatian khusus dari Hepnie adalah yang berkaitan dengan Bank Kaltim, yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih serius.

Hepnie menilai bahwa keberadaan Bank Kaltim tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi Kabupaten Kutim, meskipun ada modal yang ditanamkan di bank tersebut. Menurutnya, jika pemerintah daerah menanamkan modal di suatu bank, harusnya ada keuntungan atau deviden yang diperoleh, namun hal ini tampaknya tidak terjadi dengan Bank Kaltim.

“Yang Bank Kaltim ini perlu ditanggapi, karena manfaatnya juga tidak terlalu signifikan terhadap kita. Kalau kita tanam modal kan wajib dapat untungnya, tapi ini, malah dijadikan modal lagi,” ungkap Hepnie dengan tegas.

Hepnie juga menambahkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi B pada tahun sebelumnya, ia sempat memanggil pihak Bank Kaltim dua kali untuk membahas hal ini. Namun, sayangnya pihak Bank Kaltim tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga informasi terkait hasil atau manfaat dari kerjasama ini tidak dapat dipastikan.

“Kita harus berbicara kepentingan Kutim. Devidennya juga kita tidak tahu. Tahun lalu, saya sebagai Ketua Komisi B, memanggil Bank Kaltim dua kali, tidak pernah datang. Bagaimana kita tahu hasilnya apa? Karena itu, menurut saya, Bank Kaltim ini tidak respek dengan DPRD,” lanjutnya.

Hepnie menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta berharap Bank Kaltim dapat lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kontribusinya bagi perkembangan ekonomi daerah. Ia juga berharap agar pengelolaan modal daerah dapat memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat Kutim.(Adv)